Jenderal Basuki Rahmat

Basuki Rahmat (lahir di Tuban, Jawa Timur, Hindia Belanda, 4 November 1923 – meninggal di Jakarta, Indonesia, 8 Januari 1969 pada umur 45 tahun) adalah Jenderal Indonesia dan menjadi saksi penandatanganan Supersemar dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto.

Awal Kehidupan

Basuki Rahmat lahir pada 14 November 1921 di Tuban, Jawa Timur. Ayahnya, Raden Soenodihardjo Sudarsono, menjadi asisten seorang kepala daerah setempat. Ibunya, Soeratni, meninggal pada Januari 1925 ketika Basuki berusia empat tahun, sepuluh hari setelah melahirkan anak lain. Ketika ia berusia tujuh tahun, Basuki dikirim ke sekolah dasar. Pada tahun 1932 ayahnya meninggal, mengakibatkan penghentian sementara pendidikan Basuki. Dia dikirim untuk tinggal bersama adik ayahnya dan menyelesaikan pendidikannya, lulus dari SMP pada tahun 1939 dan dari Yogyakarta Muhammadiyah sekolah pada tahun 1942, seperti invasi Jepang di Indonesia dimulai.

Karir Militer

Pada tahun 1943, Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Basuki bergabung dengan Pembela Tanah Angkatan Darat (PETA), sebuah kekuatan tambahan berlari oleh Jepang untuk melatih tentara tambahan dalam kasus invasi Amerika Serikat Jawa. Dalam MAP, Basuki, bangkit untuk menjadi Komandan Kompi.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin Nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta, Basuki, seperti banyak pemuda lain ke dalam milisi Mulai Band dalam persiapan untuk pembentukan dari Angkatan Darat Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, dengan Basuki mendaftar dengan TKR pada bulan yang sama di kota Ngawi di provinsi asalnya Jawa Timur. Di sana ia ditempatkan dengan KODAM VII / Brawijaya (kemudian dikenal sebagai Wilayah Militer V / Brawijaya), komando militer dibebankan dengan keamanan Jawa Timur.

Pada perintah militer ini, Basuki menjabat sebagai Komandan Batalyon di Ngawi (1945-1946), Komandan Batalyon di Ronggolawe (1946-1950), Komandan Resimen ditempatkan di Bojonegoro (1950-1953), Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium V / Brawijaya (1953-1956) dan Penjabat Panglima Daerah Militer V / Brawijaya (1956).

Pada September 1956, Basuki dipindahkan ke Melbourne, Australia untuk melayani sebagai atase militer ke kedutaan di sana. Basuki kembali ke Indonesia pada bulan November tahun 1959 dan menjabat sebagai Asisten IV / Logistik Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution.

Basuki kembali ke KODAM VII / Brawijaya pada tahun 1960, menjabat sebagai Kepala Staf sebelum akhirnya menjadi Panglima tahun 1962.

Pembunuhan Jenderal

Pada tahun 1965, ada banyak ketegangan politik di Indonesia, khususnya antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI, yang perlahan tapi pasti mendapatkan pijakan dalam politik Indonesia, sekarang sudah siap untuk menjadi partai politik yang paling kuat karena hubungan mereka dengan Presiden Soekarno. Pada bulan September tahun 1965, Basuki tumbuh waspada terhadap kegiatan komunis di Jawa Timur dan pergi ke Jakarta untuk melaporkan pengamatannya kepada Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani. Mereka bertemu pada malam 30 September ketika bertemu dengan Yani Basuki dan melaporkan kejadian di di provinsinya. Yani Basuki memuji tentang laporan tersebut dan ingin dia untuk menemaninya ke pertemuan dengan Presiden keesokan harinya untuk menyampaikan kisahnya kegiatan Komunis.

Keesokan paginya pada tanggal 1 Oktober, Basuki dihubungi oleh Markas Besar Angkatan Darat dan diberitahu tentang penculikan para jenderal, termasuk Yani. Mendengar hal ini, Basuki bersama dengan seorang pembantunya masuk mobil dan mengambil drive di sekitar kota untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Saat ia sedang mengemudi, Basuki melihat pasukannya dari Jawa Timur, Batalyon 530 menjaga Istana Kepresidenan dan bahkan lebih terkejut bahwa mereka tidak memakai identitas apapun. Setelah menyarankan agar mendekati mereka dengan ajudannya, Basuki melaju kembali ke akomodasi di mana ia diberitahu bahwa ia dibutuhkan di Kostrad markas.

Basuki pergi ke markas Kostrad untuk menemukan bahwa Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto telah memutuskan untuk menanggung kepemimpinan Angkatan Darat dan mengambil kendali situasi. Dari Soeharto, Basuki menemukan bahwa sebuah gerakan yang menyebut diri mereka Gerakan September 30 telah menggunakan pasukan untuk menempati titik-titik strategis di Jakarta. Soeharto kemudian mengatakan Basuki bahwa dia perlu dia untuk menegosiasikan pasukan ke menyerah sebelum 6 atau dia akan menggunakan kekuatan. Ini, Basuki disampaikan kepada Batalyon 530 yang memperlakukannya dengan sangat hormat. Basuki berhasil dan oleh 16:00, Batalyon 530 menyerahkan diri ke Kostrad.

Pada siang hari, Gerakan G30S membuat pengumuman Dewan Revolusi. Di antara nama-nama yang tercantum adalah bahwa Basuki. Ini bukan insiden terisolasi karena banyak jenderal anti-Komunis seperti Umar Wirahadikusumah dan Amirmachmud juga terdaftar di dewan ini. Basuki dengan cepat menyangkal janji.

Juga selama hari dan tanpa sepengetahuan Basuki adalah pertemuan yang diselenggarakan di Halim antara Soekarno, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Panglima Angkatan Laut RE Martadinata, dan Kapolri Sucipto Judodiharjo untuk menunjuk baru Panglima Angkatan Darat. Meskipun itu Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudra yang akan ditunjuk Panglima Angkatan Darat, nama Basuki sempat dipertimbangkan. Itu cepat diberhentikan oleh Sukarno, yang berkelakar bahwa Basuki akan selalu jatuh sakit saat kesempatan itu membutuhkannya.

Setelah 1 Oktober, semua jari menunjuk kesalahan pada PKI dan seluruh Indonesia, terutama di Jawa, gerakan mulai dibentuk dengan tujuan menghancurkan PKI. Sementara itu, Basuki kembali ke Jawa Timur untuk mengawasi gerakan anti-PKI di sana.

Pada tanggal 16 Oktober 1965, reli diadakan di Surabaya selama Command Amerika Aksi yang terdiri dari berbagai partai politik dibentuk.

Meskipun ia telah mendorong partai-partai politik untuk bergabung dengan Komando Aksi Serikat, Basuki tidak melakukan pasukannya ke menindak PKI sebagai mudah karena semua komandan lain lakukan. Selama minggu-minggu pertama penumpasan nasional pada PKI, tidak ada yang terjadi di ibukota Jawa Timur Surabaya. Kurangnya komitmen bersama dengan daftar nama Basuki sebagai bagian dari Dewan Revolusi menyebabkan banyak untuk mencurigai bahwa Basuki adalah simpatisan PKI. Ini membutuhkan beberapa memaksa dari staf sebelum Basuki membeku kegiatan pro-PKI di Surabaya dan Jawa Timur

Pada bulan November tahun 1965, Basuki dipindahkan ke Jakarta dan menjadi anggota staf untuk Soeharto sekarang Panglima Angkatan Darat, mengambil posisi Deputi Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil. Basuki juga menjadi aktif sebagai anggota Komite Sosial-Politik (Sospol Panitia), Angkatan Darat politik think-tank yang dibentuk Soeharto setelah ia menjadi Komandan Pada bulan Februari tahun 1966, dalam Reshuffle Kabinet, Basuki diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran.